M Taufik RH, SE

Tidak Ada Anak Tiri Anak Kandung

MENGHADAPI insan pers adalah menu sehari-hari Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi ini. Baik itu wartawan di lapangan hingga pimpinan redaksi. Suatu hal yang selama ini tak pernah dilakoninya. Betapa tidak, selama hampir 20 tahun karirnya sebagai PNS dilaluinya bersama aset-aset pemda saja.
Sebelum menjabat Karo Humas, Taufik RH SE, bertugas di Biro Perlengkapan atau tepatnya menjabat sebagai Kabag Pemeliharaan Aset Setda Provinsi Jambi. Namun Pria kelahiran Kuala Tungkal 14 Juli 1955 tidak membeda-bedakan media lokal dan luar Jambi. Bagi suami dari Fatimah Hasan Aibani (40) ini, semua sama. Apalagi, pemerintah berkepentingan membangun komunikasi terhadap semua media agar informasi mengenai arah kebijakan dan pencapaian pembangunan sampai langsung kemasyarakat. Ayah dari Nadratifani RH (24) dan Risky Ananda (14) berusaha menjalin hubungan baik dengan insan pers yang menjadi tanggung jawabnya.
Bagi alumni STIE tahun 2004 itu, Informasi-informasi terkait kebijakan gubernur dan pencapaian kerja pemerintah perlu disampaikan ke masyarakat agar tak menjadi bias. Pria yang mengaku hobi nge-brik itu menyadari betul keberadaan media sangatlah membantu meringankan kerja pemerintah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Berikut petikan wawancara singkat Media Jambi dengan Taufik RH, SE di ruang kerjanya, Selasa (27/7) siang.
Apa tantangan yang anda hadapi selama ini?
Tantangan yang berat rasanya tidak ada. Selama saling berkordinasi dan bekerja professional rasanya tak ada yang berat. Awalnya saja cukup bingung, karena selama 20-an tahun mengurusi asset tiba-tiba harus berhubungan dengan wartawan. Tentu punya tantangan yang berbeda.
Tiga bulan awal saya pelajari. Ada pengalaman menarik disana. Banyak wartawan berdatangan ke saya. Kalau wartawan jelas tak masalah. Mereka datang untuk tugas liputan. Kapan pun mereka butuh saya siap melayani. Bahkan lewat telpon pun saya ladeni.
Banyak Kepala SKPD yang sulit dimintai Informasi atau Konfirmasi, bagaimana anda menyikapnya
Saya sering mendapatkan keluhan wartawan yang kesulitan mengkonfirmasi berita ke SKPD terkait. Namun jangan disalahartikan. Para pejabat terkadang trauma dengan sikap media yang suka memplintir berita. Apa yang disampaikan tak sesuai dengan yang diberitakan. Disinilah peran humas dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat lewat media dan menjembatani ke instansi terkait. Namun saya juga berharap SKPD mau terbuka terhadap insan pers dan sampaikan saja informasi yang terkait bidang tugasnya masing-masing. Tidak perlu takut.
Apa tanggapan anda terhadap keberadaan media lokal?
Saya sangat bangga dan senang lahirnya media media lokal. Apalagi mereka memiliki kualitas dan wawasan. Ini memberi efek positif terhadap kinerja pemerintah. Dan sejak awal gubernur mengintruksikan kepada Humas untuk melakukan pembinaan terhadap media lokal. Mengapa demikian, banyak aspek. Kalau Pers bisa hidup maka banyak pula yang hidup. Semakin hidup perusahaan surat kabar lokal, tentunya membuka peluang kerja bagi masyarakat dan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerjanya. Aspek politisnya, mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Maka dari itu, saya tidak pernah menganak-tirikan media lokal dan media nasional. Bagi saya, peran media sangat membantu pemerintah menyampaikan informasi terkait kebijakan dan arah pembangunan. Bila dianak-tirikan maka akan pincang. Pembinaan kami lakukan sekaligus untuk penertiban wartawan yang yang tidak jelas medianya. Dengan mendorong mereka agar terus menulis dan berkarya.
Apakah anda pernah dimarahi gubernur terkait berita yang menyudutkan pemerintah?
Mungkin ada hal-hal yang keliru mesti kita luruskan terkait pemberitaan. Berita kadang tak berimbang dan menyudutkan. Tentunya saya tidak setuju bila hal itu terjadi. Bagi saya, mengkritis pemerintah sah-sah saja asalkan objektif dan berimbang. Dalam hal ini Humas mesti pro aktif. Meskipun demikian, saya tidak pernah dimarahi gubernur soal itu. Bahkan saya tidak pernah diintruksikan untuk mengendalikan media agar menyampaikan berita yang baik-baik saja. Bahkan kami pun tak memprotes atau menggunakan hak jawab. Kami hanya menyampaikan informasi apa adanya kemasyarakat. Biar masyarakat yang menilai.  
Apa progam 100 hari Humas dibawah kepemimpinan HBA – Fachrori?
Yang pasti kami mengikuti gaya dan keinginan kepala daerah. Ada perubahan tapi tidak terlalu mendasar dalam mengekspose kegiatan kepala daerah. Dan ini kita sesuaikan dengan kondisi keuangan dearah. Disisi lain, Humas harus mampu mengikuti tiap kegiatan kepala daerah dan mempublikasikannya ke masyarakat. (gtt)